Urai Kepadatan, Kemenhub Terapkan Pola Pelayanan 8 Trip di Pelabuhan Gilimanuk

16 March 2026, 22:15 WIB

Begini cara Kementerian Perhubungan atau Kemenhub mengurai kepadatan di Pelabuhan Gilimanuk

Kementerian Perhubungan menerapkan pola pelayanan delapan trip di Pelabuhan Gilimanuk, Bali. Pola ini diterapkan dengan jumlah kapal yang dioperasikan mencapai 35 unit kapal, dari 28 yang sudah ada dan tambahan tujuh kapal.

Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi mengatakan, langkah tersebut sebagai upaya mempercepat pergerakan kendaraan dan memperlancar arus penyeberangan.

"Kami juga mendorong percepatan berbagai langkah operasional di lapangan untuk mempercepat penguraian kepadatan kendaraan dan penumpang di kawasan Gilimanuk," ucapnya dalam keterangan, Senin (16/3/2026).

Ia menjelaskan, sejumlah kapal itu terdiri dari 19 kapal yang beroperasi di dermaga moveable bridge (MB), 11 kapal di dermaga landing craft machine (LCM), serta 4 kapal tambahan yang diperbantukan guna meningkatkan kapasitas angkut penyeberangan.

Selain penambahan armada, Kemenhub juga menerapkan sejumlah langkah operasional di lapangan, antara lain melalui skema Tiba--Bongkar--Berangkat (TBB) untuk mempercepat rotasi kapal, serta percepatan proses bongkar muat guna memperlancar kanalisasi kendaraan kecil.

"Pengaturan lalu lintas kendaraan juga diperkuat melalui pengoperasian buffer zone di terminal kargo Pelabuhan Gilimanuk serta optimalisasi fungsi UPPKB Cekik sebagai titik pengendalian kendaraan sebelum memasuki kawasan Pelabuhan," tambah Dudy.

Hingga hari ini, antrean kendaraan menuju Pelabuhan Gilimanuk terpantau padat, dengan dominasi kendaraan roda dua dan roda empat yang hendak menyeberang menuju Pulau Jawa.

Pengusaha Logistik Langgar Pembatasan Angkutan Barang Lebaran, Menhub: Kita Prihatin

Sebelumnya, Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi menanggapi soal masih banyak perusahaan logistik yang belum mematuhi ketentuan dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) terkait pembatasan operasional angkutan barang selama periode angkutan Lebaran. Pemerintah menilai kepatuhan terhadap aturan tersebut penting untuk menjaga kelancaran arus mudik.

Menhub mengaku prihatin karena masih terdapat sejumlah pusat logistik yang tidak mengindahkan kebijakan pembatasan yang telah ditetapkan. Padahal, menurutnya, aturan tersebut bertujuan untuk memastikan perjalanan masyarakat selama mudik dapat berlangsung aman dan lancar.

"Ya memang kita prihatin ya, karena masih ada beberapa pusat logistik yang tidak mengindahkan SKB. Kita harapkan sebagai contoh yang terlihat dimana di Gilimanuk, itu memperlihatkan bahwa pembatasan itu memiliki tujuan. Apa tujuannya? Agar arus mudik itu bisa berjalan dengan lancar dan selamat tentunya," ujar Dudy kepada wartawan di kawasan sekitar Stasiun Manggarai, Senin (16/3/2026).

Ia juga mengimbau para pengusaha logistik agar tidak mengedepankan kepentingan sektoral dan tetap memperhatikan kepentingan masyarakat yang lebih luas selama masa mudik.

Pandemi Covid-19

Di sisi lain, Menhub juga menanggapi keluhan dari sejumlah perusahaan logistik dan importir yang menilai kebijakan pembatasan tersebut berdampak pada aktivitas distribusi barang. Menurutnya, kebijakan itu telah diperhitungkan dan juga pernah diterapkan pada tahun sebelumnya.

"Saya rasa tidak, karena kan semuanya sudah terukur. Ini kan juga kita menerapkan pada tahun lalu dan semuanya masih berjalan sebagai mestinya," kata dia.

Menhub menambahkan dalam berbagai situasi sebelumnya, termasuk saat pandemi Covid-19, kegiatan impor tetap dapat berjalan meskipun terdapat berbagai pembatasan. Pemerintah juga memberikan sejumlah stimulus untuk mendukung aktivitas logistik, termasuk pengaturan penumpukan barang di pelabuhan.

"Banyak situasi di mana kondisinya mungkin lebih, seperti Covid misalnya kan tidak mengurangi, ada kondisi yang tidak mengurangi kegiatan importir itu sendiri. Kita atur ada beberapa stimulus juga kita berikan di Tanjung Priok gitu. Seperti penumpukan dan sebagainya kita ringankan," pungkasnya.

Sumber : Liputan6.com