Ketua Komisi V DPR soal Bencana Sumatra: Jika Tak Mampu, Pemerintah Jangan Malu Minta Bantuan

08 December 2025, 14:05 WIB

Ketua Komisi V DPR Lasarus mendesak pemerintah pusat bergerak cepat dalam menangani pascabencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

Ketua Komisi V DPR, Lasarus meminta pemerintah bergerak cepat menangani pascabencana Sumatra, dengan salah satunya memberikan bantuan alokasi anggaran ke daerah terdampak.

Dia mendengar informasi bahwa ada keterbatasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang digunakan untuk menangani bencana Sumatra.

"Keterbatasan kemampuan fiskal daerah ini, mau tidak mau harus ada inisiatif dari pemerintah pusat, supaya bencana ini segera bisa kita tangani," kata Lasarus dalam rapat kerja bersama Kemenhub, KemenPU, Basarnas, BMKG, dan Korlantas di ruang rapat Komisi V DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (8/12/2025).

Menurut politikus PDI Perjuangan (PDIP) tersebut, keterbatasan dana seharusnya tidak menjadi kendala utama, mengingat masih terdapat sejumlah wilayah yang terisolasi dan harus segera mendapat bantuan.

"Kami berharap sektor pembiayaan ini atau pendanaan ini, bukanlah menjadi kendala utama, sehingga kita bisa menangani bencana ini dengan baik," jelas Lasarus.

Dia menyadari masih ada perdebatan di sejumlah kalangan soal status bencana Sumatra. Namun, Lasarus mengingatkan, pemerintah bergerak cepat dan jangan malu meminta pihak lain jika tak mampu menangani masalah tersebut.

"Silahkan pemerintah mau menetapkan status ini seperti apa. Yang penting bagi kami adalah tangani dengan cepat," ungkap dia.

"Bantu masyarakat ini dengan cepat. Kalau kita tidak mampu, enggak usah malu, kita minta pertolongan dari pihak manapun. Karena masyarakat di lokasi bencana pasti membutuhkan kehadiran cepat negara di sekitar ketidakmampuan mereka menghadapi kondisi yang ada sekarang ini," sambung Lasarus.

Mendagri Minta Rp 2 Miliar untuk Daerah Terdampak Bencana Sumatra

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mengalokasikan Rp 4 miliar per kabupaten/kota terdampak bencana Sumatra, di mana itu dikhusukan untuk bayi dan perempuan.

Hal ini terlontar saat rapat terbatas penanganan bencana Sumatra bersama Presiden Prabowo di Lanud Sultan Iskandar Muda, Aceh, Minggu 7 Desember 2025. Di mana, saat itu, Prabowo mendengar laporan dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian soal anggaran Belanja Tak Terduga (BTT) di 52 kabupaten/kota yang mulai menipis.

"Biasanya yang kami temukan waktu datang ke lapangan misalnya pampers untuk bayi, kemudian untuk perempuan, dan lain-lain. Dan biasanya mereka minta kepada pemerintah untuk masuk ke daerah," kata Tito dalam rapat.

Mantan Kapolri itu mengungkapkan, sebenarnya sejumlah provinsi di luar Sumatra sudah menyalurkan dukungan dengan nilai sebesar Rp 34 miliar, termasuk bantuan Rp 3 miliar ke Lhokseumawe. Namun, hal tersebut belum cukup.

"Kalau mungkin Bapak berkenan, 52 kabupaten-kabupaten ini karena kondisi tipis betul, kalau mungkin bisa dibantu Rp 2 miliar untuk pegangan mereka, untuk membantu masyarakat dalam hal-hal kecil ini pak," ungkap Tito.

Mendengar laporan Tito, Prabowo menyanggupinya, bahkan nilainya bukan lagi Rp 2 miliar.

"Pak Mendagri, anda minta Rp 2 miliar per kabupatennya, saya kasih Rp 4 miliar," kata Prabowo.

Selain bantuan per kabupaten/kota, Prabowo juga meminta agar kebutuhan pemerintah provinsi terdampak bencana dihitung secara terpisah. Untuk provinsi yang tingat kerusakan paling berat, akan diberikan Rp 20 miliar

"Untuk provinsi, nanti provinsi dihitung. Provinsi yang paling besar mana? Yang paling berat ya? Kirim Rp 20 miliar. Nanti Sumatra Utara berapa, nanti gubernurnya suruh ketemu saya," pungkas Prabowo.

BNPB: Biaya Perbaikan Dampak Banjir Sumatra Rp 51,8 Triliun

Presiden Prabowo Subianto menerima laporan bahwa anggaran untuk memperbaiki fasilitas rusak akibat banjir serta longsor di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat mencapai Rp 51,82 triliun. Adapun anggaran pemulihan pasca bencana untuk Provinsi Aceh mencapai Rp 25,41 triliun.

Hal ini disampaikan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Suharyanto saat mengikuti rapat terbatas penanganan banjir Sumatra bersama Prabowo di Lanud Sultan Iskandar Muda, Aceh, Minggu 7 Desember 2025.

"Tadi dari Bapak Menteri PU khusus untuk Aceh saja, pemulihan sampai dengan saat ini (hingga) kondisi seperti semula membutuhkan anggaran Rp 25,41 triliun," kata Suharyanto.

Sementara itu, biaya perbaikan di Sumatra Utara mencapai Rp12,88 triliun, sedangkan Sumatra Barat mencapai Rp 13,52 triliun. Suharyanto menyampaikan, biaya tersebut masih berpotensi bertambah karena BNPB masih berkoordinasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum (PU).

"Kami laporkan ini secara nasional Bapak Presiden, dari Kementerian PU dengan penjumlahan dari tiga provinsi, estimasi yang diperlukan, dana, sekian Bapak," jelasnya.

Sumber : Liputan6.com