Menteri Luar Negeri, Sugiono mengungkapkan bahwa Indonesia membutuhkan dana sekitar USD 280 miliar atau Rp 4.550 triliun hingga tahun 2030 untuk mendukung pemeliharaan iklim melalui transisi energi.

Namun, pendanaan pemerintah sejauh ini baru memenuhi 30%. Dengan demikian, masih ada kekurangan pendanaan sebesar 70% atau sekitar Rp 3.185 triliun.

"Indonesia membutuhkan USD 280 miliar pada tahun 2030 untuk aksi iklim, dan hanya 30% yang dapat dicapai melalui pendanaan publik," kata Sugiono dalam kegiatan International Conference on Infrastructure (ICI) 2025 di JICC Senayan , Jakarta, Kamis (12/6/2025).

Maka dari itu, Indonesia masih harus bekerja keras untuk mendorong masuknya investasi guna menutup kekurangan tersebut.

Selain itu, maraknya kebijakan yang berorientasi ke dalam negeri juga dapat erdampak pada kerja sama pembangunan internasional. Hal ini menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah untuk menemukan titik temu.

"Kita harus menemukan titik temu bagi kita bersama untuk bekerja sama agar dapat mengatasi berbagai permasalahan ini," tutur Sugiono.

Dalam kesempatan itu, Sugiono juga menyampaikan bahwa pembangunan infrastruktur seharusnya tidak hanya mengandalkan pada objek fisik, melainkan juga membangun hubungan serta meningkatkan kualitas hidup Indonesia.

"Dengan kebijakan Presiden Prabowo yang membuka pasar infrastruktur bagi sektor swasta, serta segala upaya penyederhanaan regulasi juga merupakan kesempatan yang sangat baik bagi (investor) untuk datang dan menjawab berbagai permasalahan pembangunan proyek infrastruktur di Indonesia," kata dia.