Jet mewah yang ditawarkan oleh Qatar adalah Boeing 747-8, dan jika digunakan sebagai Air Force One, perlu dipasangi ulang semua sistem keamanan dan komunikasi milik AS. Proses ini dinilai sangat kompleks dan memakan waktu.

Darrell Blocker, mantan agen CIA, menyebut rencana ini sebagai "mimpi buruk kontraintelijen."

"Sangat sulit memastikan bahwa pesawat buatan negara asing tidak dipasangi perangkat penyadap. Ini bukan langkah yang cerdas dari sudut pandang intelijen," kata Blocker.

Ia bahkan membandingkannya dengan kasus pembangunan Kedutaan Besar AS di Moskow pada 1980-an, yang harus dihancurkan karena ditemukan alat penyadap di hampir setiap sudut bangunan.

"Ingat kisah kuda Troya? Ini bisa jadi kasus serupa," sindirnya.

Menurut Cohen, agar pesawat itu benar-benar aman digunakan, militer harus membongkarnya hingga ke rangkanya untuk memastikan tidak ada perangkat mata-mata yang tersembunyi. Terlebih, Qatar diketahui memiliki hubungan diplomatik dengan negara-negara seperti Iran, Rusia, dan Tiongkok, yang memperbesar kekhawatiran akan keamanan nasional AS.

Hingga kini, pihak Gedung Putih belum memberikan tanggapan atas kekhawatiran ini. Namun, Sekretaris Pers Gedung Putih, Karoline Leavitt, mengatakan bahwa "detail hukum" dari sumbangan tersebut sedang dikerjakan, dan prosesnya akan dilakukan secara transparan dan sesuai hukum.

Trump sendiri menyatakan bahwa ia tidak akan menggunakan pesawat itu setelah masa jabatannya berakhir. Namun, laporan menyebut bahwa jet tersebut akan digunakan sebagai Air Force One hingga akhir masa jabatan Trump, dan setelah itu akan diserahkan kepada yayasan perpustakaan kepresidenannya.

Jika pesawat benar-benar beralih kepemilikan ke yayasan, sistem teknologi sensitif yang dipasang sebelumnya kemungkinan besar harus dilepas demi menjaga kerahasiaan dan keamanan negara.

Penilaian Akhir Bergantung pada Keamanan NasionalCohen menegaskan bahwa keputusan akhir seharusnya bergantung pada penilaian komunitas intelijen dan militer.

"Jika mereka menjalankan tugasnya, tim keamanan nasional presiden harus menjelaskan seluruh tingkat risiko, mulai dari kemungkinan penyadapan komunikasi hingga besarnya upaya yang dibutuhkan untuk mengamankan pesawat tersebut. Dengan informasi itu, barulah presiden bisa mengambil keputusan yang benar," tutupnya.

Rencana ini menyoroti perdebatan antara kepentingan diplomatik, keamanan nasional, dan kepatutan seorang pemimpin dalam menerima 'hadiah' dari negara asing --- terlebih ketika hadiah tersebut bisa berpotensi menjadi ancaman.