Salah satu isu yang paling diperdebatkan selama proses negosiasi adalah Pasal 11, yang membahas tentang transfer teknologi medis ke negara-negara berkembang.

Ketimpangan distribusi vaksin dan alat tes saat pandemi menjadi latar belakang ketegangan antara negara maju dan berkembang. Negara-negara berkembang menuntut akses yang lebih adil terhadap teknologi medis, sementara negara-negara dengan industri farmasi besar menolak kewajiban transfer teknologi.

Sebagai kompromi, draf perjanjian menyerukan agar transfer teknologi diberikan insentif melalui regulasi, perjanjian lisensi, dan dukungan pembiayaan yang saling menguntungkan. Namun, semua langkah itu harus dilakukan atas dasar "kesepakatan bersama".

Menanggapi kekhawatiran tentang potensi campur tangan WHO terhadap kebijakan domestik, draf perjanjian secara eksplisit menegaskan bahwa setiap negara tetap memegang kedaulatan penuh dalam urusan kesehatan nasionalnya.

Draf tersebut menolak anggapan bahwa WHO akan memiliki kekuasaan untuk mengatur kebijakan nasional, seperti pemberlakuan karantina wilayah, mandat vaksinasi, atau larangan perjalanan.

"Tak satu pun dari poin dalam perjanjian ini dapat ditafsirkan sebagai pemberian wewenang kepada WHO untuk mengarahkan, mengubah, atau menetapkan hukum nasional," bunyi draf tersebut.

Perjanjian ini bersifat sukarela dan hanya akan berlaku bagi negara-negara yang memilih untuk meratifikasinya.

Helen Clark, mantan Perdana Menteri Selandia Baru yang kini menjabat sebagai salah satu ketua Panel Independen WHO untuk Kesiagaan dan Respons Pandemi, menyebut penyelesaian draf ini sebagai pencapaian penting di masa sulit.

"Pada saat multilateralisme terancam, negara-negara anggota WHO justru bersatu untuk mengalahkan ancaman pandemi berikutnya---dengan satu-satunya cara yang mungkin: bekerja sama," ujarnya.