Pengamat Transportasi dari Institut Studi Transportasi (INSTRAN), Darmaningtyas menilai persiapan pemerintah dalam menyambut arus mudik Lebaran tahun ini terasa cukup berlebihan.

"Terkait dengan persiapan pemerintah menyambut persiapan mudik lebaran terasa cukup berlebihan," kata Darmaningstyas, Kamis (3/4/2025).

Hal ini didasarkan pada hasil survei Badan Kebijakan Transportasi (BKT) Kementerian Perhubungan yang memperkirakan sekitar 146 juta orang berpotensi melakukan perjalanan mudik. Berdasarkan hasil survei tersebut, pemerintah bersama berbagai pemangku kepentingan merumuskan kebijakan penyelenggaraan angkutan mudik Lebaran.

Namun, Darmaningtyas menyoroti kebijakan yang diambil lebih banyak bertumpu pada hasil survei semata, tanpa mempertimbangkan evaluasi lapangan terhadap pelaksanaan mudik tahun sebelumnya maupun kondisi sosial ekonomi masyarakat saat ini.

"Sayang dalam perumusan kebijakan ini hanya mendasarkan hasil survei saja, tidak mendasarkan pada evaluasi lapangan pelaksaan mudik lebaran 2024 maupun kondisi sosial ekonomi masyarakat," ujarnya.

Menurut dia, jika mengacu pada evaluasi arus mudik Lebaran 2024 serta kondisi ekonomi nasional, jumlah pemudik diperkirakan tidak akan sebanyak yang diproyeksikan dalam survei.

Soroti Kebijakan Pelarangan Operasional Truk selama Mudik Lebaran

Oleh karena itu, menurut dia, persiapan yang dilakukan tidak perlu berlebihan, termasuk kebijakan pelarangan kendaraan truk sumbu tiga selama 16 hari yang dinilai terlalu panjang.

"Bila mendasarkan pada hasil evaluasi arus mudik Lebaran 2024 dan kondisi perekonomian nasional, maka persiapannya tidak perlu berlebih, karena pasti jumlah pemudik akan turun, sehingga pelarangan kendaraan truk sumbu tiga yang terlalu panjang (16 hari) pun tidak diperlukan," katanya.

Pelarangan kendaraan truk dalam jangka waktu lama tidak hanya berdampak pada kinerja ekonomi nasional, tetapi juga berimbas pada pendapatan para pengusaha dan awak truk.

Akibatnya, mereka kehilangan sumber penghasilan dalam periode tersebut, yang pada akhirnya juga menghambat mereka untuk bisa ikut merayakan Lebaran di kampung halaman.

Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang lebih seimbang dalam menyusun kebijakan mudik, dengan mempertimbangkan data empiris dari tahun sebelumnya dan kondisi ekonomi aktual, agar kebijakan yang diterapkan lebih tepat sasaran dan tidak merugikan pihak tertentu.