Mahkamah Agung Kabulkan Kasasi OJK, Kresna Life Resmi Kehilangan Izin Usaha

27 March 2025, 18:40 WIB
Mahkamah Agung Kabulkan Kasasi OJK, Kresna Life Resmi Kehilangan Izin Usaha
Dengan keputusan ini, pencabutan izin usaha Kresna Life tetap sah dan final sesuai ketentuan yang berlaku.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengapresiasi putusan Mahkamah Agung (MA) yang mengabulkan kasasi dalam perkara Nomor 140 K/TUN/2025. Keputusan ini memperkuat langkah OJK dalam mencabut izin usaha PT Asuransi Jiwa Kresna (Kresna Life). Berdasarkan informasi dari Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) MA, putusan tersebut menegaskan legalitas keputusan OJK dalam menindak perusahaan asuransi yang bermasalah.

Keputusan kasasi MA ini sekaligus membatalkan putusan sebelumnya dari Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) Jakarta, yang sempat memenangkan gugatan terhadap OJK. Dengan demikian, pencabutan izin usaha Kresna Life tetap sah dan final sesuai ketentuan yang berlaku.

Pencabutan izin usaha Kresna Life oleh OJK pada 23 Juni 2023 didasarkan pada ketidakmampuan perusahaan dalam memenuhi rasio solvabilitas sesuai ketentuan dan menutup defisit keuangan melalui setoran modal oleh pemegang saham pengendali atau mengundang calon investor. Langkah ini diambil untuk melindungi konsumen dari potensi kerugian yang lebih besar dan mencegah bertambahnya calon konsumen baru yang dirugikan.

Ajak Pemangku Kepentingan Menjaga Kepercayaan Publik

Dengan adanya putusan Mahkamah Agung ini, OJK mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk terus menjaga kepercayaan publik terhadap industri jasa keuangan. OJK juga memastikan bahwa proses penyelesaian kewajiban terhadap pemegang polis Kresna Life akan tetap berjalan sesuai dengan mekanisme yang telah ditetapkan, dengan tetap mengedepankan prinsip perlindungan konsumen.

OJK berkomitmen untuk menjalankan mandatnya dalam menciptakan industri jasa keuangan yang sehat, transparan, dan berintegritas, serta tidak akan ragu dalam mengambil tindakan tegas terhadap pelaku usaha yang tidak mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sumber : Liputan6.com