Menko Airlangga juga mengatakan Pemerintah akan terus melakukan deregulasi dan debirokratisasi, maupun mempermudah perizinan untuk pengembangan termasuk terkait dengan AMDAL serta Pemerintah akan membentuk satgas untuk melakukan percepatan.

"Yang ketiga, di tengah ketidakpastian di geopolitik, tentu pasar kita harus terus dijaga. Dan kalau kita lihat memang pasar terbesar tekstil, produk tekstil ini adalah di EU. Yang besarnya marketnya sekitar hampir ke 30 persen dari demand global. Amerika sekitar 15 persen dan the rest of the world sisanya. Sehingga menjadi penting tadi I-EU CEPA segera bisa diselesaikan," ujar Menko Airlangga.

Sedangkan dalam rangka menjaga daya saing industri, Pemerintah juga menyiapkan paket revitalisasi mesin-mesin produksi. Pemerintah menyediakan kredit investasi sebesar Rp20 triliun dengan subsidi bunga 5 persen untuk 8 tahun untuk sektor padat karya seperti tekstil, sepatu, makanan minuman, hingga furnitur.

"Selanjutnya tentu kita berharap bahwa dengan sektor padat karya ini bisa ditangani dengan baik. Kita berharap lapangan kerja bisa tercipta dan kita menargetkan sesudah I-EU CEPA ini diharapkan industri ini akan kembali bergeliat," pungkas Menko Airlangga.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan, saat ini terdapat sejumlah investor yang akan masuk ke industri padat karya terutama sektor tekstil dan produk tekstil. Untuk menfasilitas hal tersebut, pemerintah akan perbaikan dan mempermudah perizinan.

Hal ini dilakukan karena sektor padat karya ini memiliki kontribusi terhadap ekonomi Indonesia cukup besar. "Ekspor lebih dari USD 2 miliar dengan tenaga kerja hampir 4 juta orang. Ini memerlukan perbaikan terutama terkait perizinan," kata dia dalam konferensi pers di Istana Presiden, Rabu (19/3/2025).

Menko bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan hal tersebut usai Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas bersama para menteri dan Dewan Ekonomi Nasional (DEN).

Airlangga menjelaskan, Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan terkait dengan ketersediaan bahan baku dan supply chain untuk dipermudah dan disederhanakan. Selain itu, pemerintah juga akan memberikan respons terhadap barang-barang terkait tindakan anti dumping.

Untuk itu, pemerintah akan membentuk satgas untuk menjalankan deregulasi dan debirokratisasi maupun permudahan izin untuk pengembangan industri termasuk terkait dengan Amdal.

Selain itu, Airlangga melanjutkan, Presiden Prabowo juga meminta agar industri padat karya ini dibuatkan Proyek Strategis Nasional (PSN) sehingga investasi bisa cepat masuk.

Dalam rapat tersebut, Presiden juga menyoroti soal impor tekstil ilegal dan ketersediaan bahan baku.

Kemudian, pemerintah juga merespons terhadap tindakan anti dumping demi memastikan produk tekstil Indonesia tetap kompetitif di pasar internasional.

"Ditambah lagi tentu barang-barang ini adalah barang-barang yang kompetitif. Nah kompetitif terhadap pesaing kita, baik di Thailand, di Vietnam, maupun yang terakhir, yang menikmati besar itu Bangladesh," kata Airlangga.