Menko AHY: Giant Sea Wall jadi Upaya Mitigasi Banjir Rob Akibat Abrasi hingga Penurunan Tanah

19 March 2025, 16:21 WIB

Salah satu langkah yang dilakukan pemerintah adalah pembangunan Giant Sea Wall sebagai solusi, dengan tetap mempertimbangkan berbagai dampak yang ada.

Menteri Koordinator (Menko) Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (Menko AHY) menegaskan pemerintah berkomitmen menjalankan berbagai langkah strategis untuk perlindungan pesisir dan penanganan banjir.

Hal itu disampaikan Menko AHY saat rapat koordinasi (rakor) perlindungan pesisir dan penanganan banjir bersama kementerian teknis dan pemangku kepentingan lainnya, Rabu (19/3/2025).

Adapun salah satu langkah yang dilakukan pemerintah adalah pembangunan Giant Sea Wall sebagai solusi, khususnya di wilayah Jakarta dan pantai utara Jawa, dengan tetap mempertimbangkan berbagai dampak yang ada.

"Dalam minggu-minggu terakhir, kita semua siaga, terutama di wilayah yang secara historis sering terdampak banjir, yaitu Jabodetabek. Kota Bekasi menjadi salah satu daerah yang terdampak paling parah, dengan 8 dari 12 kecamatan terendam, melumpuhkan aktivitas masyarakat, dan menyebabkan kerusakan infrastruktur," ujar AHY seperti dikutip dari keterangan resmi, Rabu pekan ini.

Menurut AHY, banjir yang terjadi bukanlah masalah baru, tetapi solusinya tidak boleh sekadar mengulang pendekatan lama. Salah satunya adalah pembangunan Giant Sea Wall.

"Bapak Presiden telah menugaskan kami untuk menyiapkan dan menjalankan pembangunan Giant Sea Wall sebagai upaya perlindungan pesisir sekaligus mitigasi banjir rob akibat abrasi dan penurunan tanah yang signifikan, mencapai 4 hingga 10 cm per tahun," tambahnya.

Menko AHY menekankan, solusi yang diambil harus bersifat holistik, tidak hanya berfokus pada pembangunan tanggul dan infrastruktur hilir, tetapi juga memperbaiki tata kelola di hulu.

Pemanfaatan air tanah yang berlebihan di Jakarta menjadi salah satu penyebab utama penurunan tanah. Oleh karena itu, Menko AHY menekankan perlunya optimalisasi suplai air bersih dari Waduk Jatiluhur dan Waduk Karian.

Langkah lainnya mencakup penyediaan air bersih melalui pembangunan SPAM, pengurangan tingkat kehilangan air, serta upaya rainwater harvesting dan water cycle. Selain itu, peningkatan kualitas air akan dilakukan melalui program Jakarta Sewerage System dan penguatan instalasi pengolahan air limbah (IPAL) secara komunal, disertai perbaikan sanitasi masyarakat.

Strategi Jangka Panjang

"Kita pastikan, jika kita berhasil melindungi pesisir pantai Jakarta dan Jawa, potensi kerugian akibat banjir bisa dihilangkan. Ini bisa bernilai miliaran dolar AS dalam 20--30 tahun ke depan, dan yang paling penting, menyelamatkan manusia," ucap Menko AHY.

Selain itu, proyek ini mencakup strategi jangka panjang dalam pemantauan tinggi permukaan air, pengelolaan lingkungan, serta pengembangan kawasan ekonomi berbasis pesisir.

"Jadi, ini terintegrasi. Tidak hanya bicara lingkungan, tetapi juga pengembangan kawasan sehingga memiliki nilai tambah ekonomi yang menarik. Bukan hanya membuka lapangan pekerjaan, tetapi juga menarik investasi yang sangat kita perlukan," kata Menko AHY.

Pemerintah juga tengah menyiapkan skema pembiayaan inovatif, mengingat besarnya anggaran yang dibutuhkan untuk pembangunan Giant Sea Wall.

Kajian Sejak 2008

Sejarah perencanaan proyek ini telah berlangsung lama, dimulai sejak kajian awal pada 2008, feasibility study pada 2014, hingga penyusunan master plan NCICD (National Capital Integrated Coastal Development) yang melibatkan kerja sama dengan Belanda dan Korea pada 2016. Pada 2024, Presiden memberikan mandat percepatan pembangunan Giant Sea Wall sebagai bagian dari strategi ketahanan pesisir.

"Kita harus all in, kita harus all out, dan bekerja sebagai satu tim. Ini tidak bisa sektoral atau dilakukan dengan pendekatan piecemeal. Semangatnya adalah kolaborasi, melibatkan berbagai kementerian dan lembaga, baik di tingkat pusat maupun daerah, terutama dengan Pemprov DKI Jakarta," ujarnya.

"Namun, saya juga mengingatkan diri sendiri untuk tidak gegabah dalam menangani sesuatu yang besar dan berdampak luar biasa. Ada konsekuensi anggaran yang besar, konsekuensi politik, serta konsekuensi ekologis dan lingkungan. Karena itu, kita harus duduk bersama dan memikirkan segala sesuatunya dengan baik," Menko AHY menambahkan.

Rakor ini dihadiri oleh Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, Rachmat Pambudy; Menteri Pekerjaan Umum, Dodi Hanggodo; Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, Nusron Wahid; Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Maruarar Sirait; Wakil Menteri Sosial, Agus Jabo Priyono; Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional, Laksana Tri Handoko; Kepala Pusdatin: Dr. Sutopo Purwo Nugroho, M.Si., APU; Sekretaris Utama BNPB, Dr. apt. Rustian, S.Si., M.Kes; Perwakilan Pemprov DKI Jakarta dan para pejabat terkait.

<p>Infografis Efek Donald Trump Menang Pilpres AS ke Perekonomian Global. (Liputan6.com/Abdillah)</p>

Sumber : Liputan6.com