Bank Sentral Eropa Ingatkan Kebijakan Kripto AS Bisa Picu Krisis Global

19 March 2025, 18:00 WIB

Amerika Serikat (AS) berisiko berdosa karena kelalaian terkait kebijakan kripto. Krisis keuangan sering kali berasal dari Amerika Serikat dan menyebar ke seluruh dunia.

Anggota Dewan Gubernur Bank Sentral Eropa (ECB) Francois Villeroy de Galhau memperingatkan bahwa kebijakan Amerika Serikat (AS) terhadap mata uang kripto dan keuangan nonbank dapat memicu krisis keuangan global berikutnya.

Hal tersebut diungkap dalam sebuah wawancara dengan publikasi Prancis La Tribune Dimanche.

Francois Villeroy de Galhau mengatakan, Amerika Serikat berisiko berdosa karena kelalaian. Krisis keuangan sering kali berasal dari Amerika Serikat dan menyebar ke seluruh dunia.

"Dengan mendorong aset kripto dan keuangan nonbank, pemerintahan Amerika menabur benih pergolakan di masa depan," kata dia dikutip dari Bitcoin.com, Rabu (19/3/2025).

Villeroy mengklaim bahwa pengawasan keuangan Eropa lebih aman, dengan menegaskan bahwa tidak ada risiko krisis perbankan di blok tersebut.

Komentarnya mencerminkan kekhawatiran yang terus berlanjut di antara regulator Eropa bahwa sikap regulasi AS terhadap aset digital dan sistem keuangan alternatif dapat menyebabkan konsekuensi yang tidak stabil.

Presiden Donald Trump telah menandatangani perintah eksekutif yang menetapkan cadangan Bitcoin strategis dan persediaan aset digital, yang bertujuan untuk memanfaatkan aset digital demi kemakmuran nasional. Inisiatif Trump ini telah memacu tindakan legislatif di tingkat nasional dan negara bagian.

Senator Cynthia Lummis memperkenalkan Undang-Undang Bitcoin, yang mengusulkan akuisisi satu juta Bitcoin untuk memperkuat cadangan. Angka ini mendekati 5% dari total pasokan bitcoin. Di DPR, Anggota Kongres Nick Begich memperkenalkan undang-undang pendamping untuk mendukung inisiatif federal ini.

Bersamaan dengan itu, beberapa negara bagian telah mengajukan langkah-langkah serupa. Misalnya, Senat Texas baru-baru ini meloloskan SB 21, sebuah RUU untuk membuat cadangan bitcoin tingkat negara bagian, yang mencerminkan tren yang berkembang di antara negara-negara bagian untuk mendiversifikasi aset dan memperkuat ketahanan finansial melalui investasi mata uang kripto.

Selain itu, Komisi Sekuritas dan Bursa AS (SEC) telah membatalkan tindakan hukum terhadap beberapa perusahaan kripto setelah kepergian mantan Ketua Gary Gensler. Perubahan kebijakan mencerminkan niat pemerintah untuk mengintegrasikan aset digital ke dalam sistem keuangan arus utama, yang menandai perubahan signifikan dari pendekatan regulasi pemerintahan sebelumnya.

Disclaimer:Setiap keputusan investasi ada di tangan pembaca. Pelajari dan analisis sebelum membeli dan menjual Kripto. Liputan6.com tidak bertanggung jawab atas keuntungan dan kerugian yang timbul dari keputusan investasi.

Tinggalkan Dolar AS

Selain stabilitas keuangan, Villeroy juga menyoroti perlunya euro untuk mengambil peran yang lebih kuat di pasar global. Ia berpendapat bahwa Eropa harus membangun persatuan tabungan dan investasi yang kuat, yang mampu menarik investor internasional ke mata uang Euro.

Pernyataannya menggarisbawahi tujuan lama Eropa untuk mengurangi ketergantungan pada dolar AS dan memperkuat posisi euro dalam perdagangan dan keuangan internasional.

Para pemimpin Eropa sebelumnya telah mendorong reformasi untuk menjadikan euro sebagai mata uang cadangan yang lebih menarik, tetapi kemajuannya lambat karena kebijakan keuangan yang terfragmentasi di seluruh blok.

Pernyataan Villeroy memperkuat posisi ECB bahwa sistem keuangan Eropa yang terpadu diperlukan untuk kekuatan dan kemandirian ekonomi benua itu.

Anggota Kabinet Donald Trump Ternyata Punya Simpan Bitcoin

Sebelumnya, pengungkapan terbaru yang diperoleh Fortune menunjukkan enam dari 22 anggota kabinet Presiden Donald Trump diketahui memiliki Bitcoin atau terpapar aset digital ini melalui investasi keuangan lainnya.

Dilansir dari Coinmarketcap, Jumat (14/3/2025), fakta ini menunjukkan bahwa mata uang kripto semakin diterima di kalangan politikus dan pejabat keuangan tingkat tinggi.

Dulu, Bitcoin dianggap sebagai aset spekulatif yang hanya diminati oleh komunitas kecil. Namun, seiring waktu, aset digital ini semakin mendapatkan kredibilitas dan menjadi bagian dari portofolio investasi yang lebih luas, termasuk di kalangan pejabat tinggi pemerintahan.

Meskipun identitas anggota kabinet yang memiliki Bitcoin tidak diungkapkan, keterlibatan mereka menunjukkan adanya pergeseran dalam cara pembuat kebijakan memandang mata uang kripto.

Fenomena ini tidak hanya terjadi dalam pemerintahan Trump. Di berbagai belahan dunia, semakin banyak politisi dan pejabat pemerintah yang secara terbuka menyatakan kepemilikan mereka atas Bitcoin dan aset digital lainnya.

Beberapa di antaranya melihat Bitcoin sebagai cara untuk melindungi nilai kekayaan dari inflasi, sementara yang lain tetap menganggapnya sebagai investasi berisiko tinggi dengan potensi keuntungan besar.

Dampak terhadap Regulasi Kripto

Kepemilikan Bitcoin oleh beberapa anggota kabinet Trump dapat berdampak pada kebijakan dan regulasi terkait mata uang kripto. Selama masa kepemimpinan Trump, regulasi terhadap industri kripto masih dalam tahap perkembangan.

Fakta bahwa beberapa pejabatnya memiliki Bitcoin dapat memengaruhi cara mereka dalam menyusun kebijakan dan merancang peraturan terkait aset digital ini.

Pengungkapan ini juga menimbulkan pertanyaan lebih luas tentang peran Bitcoin dalam politik dan regulasi keuangan.

Sumber : Liputan6.com