Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) akan segera menginstruksikan kepala daerah untuk bersiap dalam pengamanan jalur mudik Idul Fitri 1446 H. Selain itu, Kemendagri mengingatkan Aparatur Sipil Negara (ASN) agar tidak menggunakan kendaraan dinas untuk keperluan mudik.

"Kemendagri meminta agar seluruh kepala daerah mengamankan jalur mudik," ujar Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya usai membagikan takjil di Cilodong, Depok, Senin (17/3/2025).

Bima meminta kepala daerah atau pemerintah daerah untuk turun ke lapangan saat arus mudik. Pemerintah daerah dapat mengantisipasi kemacetan yang disebabkan aktivitas masyarakat yang timbul menjelang hari raya Idul Fitri.

"Jadi jangan sampai ada sumbatan sumbatan karena pasar tumpah," jelas Bima.

Bima menilai, pada umumnya pasar tumpah kerap menarik perhatian masyarakat sehingga menimbulkan kemacetan, termasuk perbaikan jalan menjelang arus mudik. Untuk itu, pemerintah daerah dapat mengantisipasi hal tersebut guna mencegah kemacetan.

"Karena biasanya kemacetan itu disebabkan pasar tumpah, perbaikan jalan dan sebagainya," terang Bima Arya.

Tidak hanya mengamankan jalur mudik menjelang hari raya Idul Fitri, Kemendagri turut menyoroti stabilitas harga kebutuhan pokok. Kemendagri meminta pemerintah daerah dapat menjaga stabilitas harga menjelang hari raya Idul Fitri.

"Kepala daerah diminta untuk menjaga stabilitas harga bahan pokok, jangan sampai naik, jangan sampai langka distribusinya, produksinya, semuanya," ucap Bima Arya

Terkait penggunaan kendaraan dinas sebagai kendaraan sarana transportasi pejabat daerah, Kemendagri menekankan tidak boleh digunakan untuk perjalanan mudik. Kemendagri melarang penggunaan kendaraan dinas untuk mudik hari raya Idul Fitri.

"Ya enggak boleh (kendaraan dinas), dari dulu juga aturannya sama, enggak boleh pakai fasilitas dinas ketika mudik," tegas Bima Arya.