Langkah Hanif menertibkan bangunan-bangunan liar di kawasan Puncak Bogor dimulai dengan memasang plang dalam pengawasan dan menyegel empat titik, kemarin, termasuk Hibisc Fantasy Puncak yang dikelola anak perusahaan PT Jaswita, BUMD milik Provinsi Jawa Barat, dan Eiger Adventure Land yang digadang-gadang jadi kawasan ekowisata berstandar internasional. Selanjutnya, ia memerintahkan Deputi Bidang Penegakan Hukum KLH untuk menyegel total 33 titik yang dianggap menyalahi aturan dalam sepekan ke depan.

"Kalau menurut saya, karena saya orang lingkungan, orang forester, ya ini mesti bongkar. Dan kita akan memandatkan nanti, kalau memang itu terbuka, sudah mulai proses, ini bayangan saya, ya mereka harus bongkar sendiri karena kita enggak punya duit. Kalau dia terlambat bongkar, ya dipidana," katanya.

Ia juga mendorong Perda Provinsi Jawa Barat yang diterbitkan pada 2022 terkait alih fungsi lahan kawasan Puncak Bogor dievaluasi ulang. Menurutnya, hal itu berkontribusi pada masifnya pemukiman dan pendirian bangunan di wilayah yang semestinya berfungsi sebagai kawasan lindung.

"Jadi tahun 2010, tata ruang yang kita berdiri di situ, dari 15.000 yang di catchment, itu semuanya adalah kawasan lindung, kemudian kawasan konservasi, dan badan air. Hari ini, berdasarkan Perda Jawa Barat Tahun 2022, diubah menjadi kawasan pertanian dan pemukiman, sehingga inilah kejadiannya (banjir Jakarta)," katanya.

Untuk menangani banjir, Hanif meminta Pemprov Jabar dan DKJ untuk kerja bareng. Meski wilayah Puncak Bogor berada di dalam kewenangan Jawa Barat, jasa lingkungan juga dirasakan oleh warga di DKJ. Apalagi, biaya untuk merehabilitasi area lahan kritis dan sangat kritis yang luasnya sekitar 7000 hektare tidaklah sedikit.

"Karena DKI (DKJ) mendapat layanan dari jasa lingkungan yang terbangun. Ini dimandatkan di dalam UU 32/2009 (tentang Lingkungan Hidup), termasuk PP-nya, PP 22/2021 atau PP sebelumnya, PP 48 Tahun 2013," kata Hanif.

Hal itu juga diamini oleh Dedi Mulyadi. Ia bertekad segera mencabut Perda yang dianggap jadi salah satu pemicu masalah. Di samping itu, ia akan mengajak Gubernur Jakarta bertemu untuk berkoordinasi terkait solusi pemulihan kondisi Puncak.

"Jawa Barat itu palang pintunya DKI. Dan yang paling utama juga, warga yang tinggal di Jakarta, jangan lagi bangun-bangun vila dan sejenisnya di Puncak. Kenapa? Kalau kemudian sekarang airnya ke Jakarta, ya karena mereka cari tempat untuk tidur," katanya.

"Mari kita bicara (dengan Gubernur Jakarta) karena ini juga bukan hanya menyangkut aspek lingkungan," imbuhnya.

Hanif pun menerangkan penyebab banjir Jakarta pada 2 Maret 2025. Ia menjelaskan bahwa DAS Ciliwung bentuknya seperti corong dengan hulu lebih lebar dibandingkan aliran Sungai Ciliwung yang bermuara di Jakarta.

"Kita bayangkan catchment-nya itu 15.000 hektare, kemudian masuk di dalam selang yang kecil, yang Ciliwung sepanjang 126 kilometer. Jadi, tingginya itu yang kita berdiri tadi sekitar 1.300 mdpl di puncaknya, kemudian di hilirnya, di Jakartanya, mainly empat meter," ia menjelaskan.

"Jadi, bisa bayangkan dengan panjangnya 126 km, tetapi topografinya langsung jatuh gini sehingga seperti disampaikan Pak Gubernur kemarin, terjadi banjir di hulu," kata dia.

Di sisi lain, lanskap kawasan Puncak tidak bagi, yakni berupa batuan beku luar di bagian hulu. Dengan komposisi tersebut, tanpa dilindungi oleh hutan pegunungan, terjadi erosi dengan tingkat aliran permukaan di angka 0,6. "Artinya setiap 1 liter hujan, maka 0,6-nya akan turun langsung," sambungnya.

Pada saat kejadian, total curah hujan dari 28 Februari sampai 2 Maret 2025 adalah 247 milimeter. "Jadi, jumlah total selama tiga hari, itu kalau dikalikan lanskap tadi 15ribu, hari itu air turun sebanyak 35 juta meter kubik. Dengan lanskap seperti itu, kemudian air menjadi tidak tertahan," kata Hanif.