Menelisik Pengelolaan Uang Negara dan Pendirian Danantara

23 February 2025, 20:25 WIB

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah mengesahkan perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Perubahan ini awalnya diketahui publik sebagai landasan hukum bagi pembentukan Badan Pengelola Investasi Danantara.

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah mengesahkan perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam rapat paripurna pada 4 Februari 2025.

Perubahan ini awalnya diketahui publik sebagai landasan hukum bagi pembentukan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara). Namun, ada hal lain yang menjadi sorotan yaiitu definisi baru tentang uang negara yang dipisahkan.

"Definisi ini mengubah konsep yang selama ini berlaku. Uang negara yang dipisahkan dalam konteks UU BUMN baru ini tidak lagi diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan tidak dapat ditindak aparat hukum jika terjadi penyimpangan yang berpotensi merugikan negara," kata Sekretaris Pendiri Indonesian Audit Watch (IAW) Iskandar Sitorus dikutip Minggu (23/2/2025).

Dia menyebutnya sebagai "uang negara yang dihilangkan statusnya" atau bahkan "uang yang di-offshore-kan."

Jejak Keuangan Negara

Menurut Iskandar, dalam konteks keuangan negara dan hukum, ada beberapa istilah yang bisa menggambarkan fenomena ini:

Uang negara yang dikaburkan statusnya -- Dana yang awalnya berasal dari keuangan negara tetapi kemudian ditempatkan dalam mekanisme yang membuatnya sulit diperiksa atau diawasi.
Uang negara yang dikonversi -- Dana negara dialihkan ke mekanisme tertentu sehingga tidak lagi tunduk pada pengawasan keuangan negara.
Dana semi-privatisasi -- Uang negara yang dipisahkan dalam bentuk dana khusus atau perusahaan yang dikelola swasta, tetapi tetap terkait dengan kepentingan negara.
Shadow Funds (Dana Bayangan) -- Dana yang secara administratif dan hukum tidak lagi dianggap sebagai keuangan negara meskipun berasal dari negara.
Dana non-audit (Unaccountable Fund) -- Dana negara yang dipisahkan sehingga tidak lagi dapat diaudit oleh BPK atau diawasi aparat hukum.
Uang negara yang didelegitimasi -- Dana negara yang sengaja dipindahkan ke mekanisme tertentu sehingga kehilangan statusnya sebagai bagian dari keuangan negara.

Potensi Pelanggaran

Iskandar Sitorus menilai bahwa jika ada upaya untuk menghindari pemeriksaan atau pengawasan terhadap kekayaan negara yang dipisahkan, hal tersebut berpotensi menjadi pelanggaran hukum dan masuk dalam kategori tindak pidana korupsi. Lebih jauh lagi, praktik ini bisa dikategorikan sebagai fraud keuangan negara, pencucian uang (money laundering), atau penggelapan keuangan negara (embezzlement).

Oleh karena itu, IAW menyerukan agar Presiden Prabowo Subianto tidak hanya meninjau ulang BPI Danantara, tetapi juga revisi definisi uang negara dalam UU BUMN. Transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan kekayaan negara adalah hal yang krusial untuk mencegah praktik-praktik yang dapat merugikan negara.

Iskandar meyakini bahwa Presiden Prabowo mampu mengantisipasi upaya yang bertujuan mengaburkan status uang negara. Ia mengingatkan bahwa jika pemerintah membiarkan praktik semacam ini terjadi, maka hal tersebut dapat menjadi celah bagi oknum tertentu untuk menyalahgunakan keuangan negara dan merusak kredibilitas pemerintahan.

Sebagai langkah antisipasi, pola transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan kekayaan negara harus diperkuat. Jika tidak, kebijakan ini justru akan menjadi pintu masuk bagi berbagai praktik korupsi dan penyalahgunaan kekayaan negara yang seharusnya diawasi secara ketat oleh lembaga negara seperti BPK dan aparat hukum lainnya.

Apa Saja Manfaat Danantara? Ini Penjelasannya

Sebelumnya, UBS Global Research menilai kekhawatiran berlebihan pasar modal Indonesia terhadap pembentukan Danantara. Justru, keberadaan Danantara dapat meningkatkan efisiensi BUMN, menarik investasi asing serta memberikan peluang investasi di sektor perbankan dan saham-saham BUMN.

UBS mengatakan kekhawatiran pembentukan Danantara bakal menyebabkan resiko fiskal, terutama dalam mengurangi dividen yang dibayarkan kepada negara dan mempersempit ruang fiskal pemerintah, adalah kekhawatiran yang tak berdasar.

"Kekhawatiran ini tidak berdasar karena Kementerian Keuangan tetap memegang kendali atas dividen BUMN sehingga tidak ada perubahan fundamental dalam mekanisme pendapatan negara," tulis UBS dalam risetnya bulan ini yang berjudul "Danantara concerns appear overdone" atau "Kekhawatiran terhadap Danantara tampaknya berlebihan" yang dikutip Minggu (23/2/2025).

UBS menyorot bahwa dana Danantara berasal dari optimalisasi aset BUMN, bukan dari APBN sehingga tidak akan ada lonjakan belanja negara yang tidak terkontrol.

Selain itu, UBS juga menyangkal kekhawatiran sejumlah pihak tentang resiko pengembalian ekuitas (ROE) terhadap bank BUMN. Mereka mengkhawatirkan bank-bank BUMN akan dipaksa membiayai proyek strategis dengan return rendah, yang dapat menekan ROE mereka.

"Dalam 10 tahun terakhir, meskipun bank BUMN sering membiayai proyek nasional, mereka tetap memiliki profitabilitas tinggi dengan ROE yang solid," kata UBS.

Kemudian, UBS juga menilai kekhawariran berlebihan terhadap pembentukan Danantara yang dapat menyebabkan harga saham bank BUMN terlalu rendah. Justru, menurut UBS valuasi saham BUMN saat ini sangat menarik bagi investor, karena sudah memperhitungkan banyak resiko yang berlebihan.

"Indeks MSCI Indonesia saat ini diperdagangkan pada PE ratio 11x, terendah sejak 2008, yang berarti banyak sentimen negatif sudah diperhitungkan pasar. Jika kekhawatiran terhadap Danantara mereda, harga saham Bank Mandiri dan bank-bank BUMN lainnya berpotensi mengalami pemulihan signifikan," jelas UBS.

UBS meyakini jika fungsi Danantara dijalankan dengan transparansi dan manajemen yang baik, dapar berpotensi menjadi instrumen yang dapat meningkatkan daya saing ekonomi Indonesia serta menarik lebih banyak investasi global.

Danantara Bisa Pancing Aliran Modal ke Indonesia

FTSE Russell, yang merupakan penyedia berbagai jenis indeks pasar yang membantu memberikan gambaran yang akurat tentang keadaan pasar saat ini, menilai bahwa Badan Pengelola Investasi Daya Anagat Nusantara atau BPI Danantara yang digagas Presiden RI Prabowo Subianto, dapat memancing aliran modal ke Indonesia.

Danantara diketahui akan mengelola aset senilai US$900 miliar atau sekitar Rp14.724 triliun. Hal ini dinilai dapat memancing aliran modal asing, salah satunya melalui foreign direct investment (FDI).

Policy Director FTSE Russell, Wanming Du mengatakan investor asing akan tertarik dengan negara yang menginvestasikan kekayaan negaranya ke proyek infrastruktur yang mendorong pertumbuhan ekonomi domestik dan pertumbuhan perusahaan-perusahaan nasional.

"Jika melihat contoh-contoh di masa lalu, di mana dana kekayaan negara berinvestasi pada, potensi infrastruktur dasar, yang membantu mendukung pertumbuhan ekonomi, mendukung pertumbuhan tersebut. Dan hal ini akan mendatangkan banyak hal [investor asing], investasi asing, FDI, misalnya," ucap Wanming Du, dikutip Sabtu (22/2/2025).

Ia menyampaikan bahwa investasi yang dilakukan tersebut akan dapat meningkatkan perkembangan bisnis dan menaikkan kontribusi terhadap indeks saham negara.

Dia bahkan menyebut, dengan Asset Under Management (AUM) sebesar USD 900 miliar itu , Danantara akan menjadi sovereign wealth fund (SWF) terbesar ketujuh di dunia.

Wanming Du pun menjelaskan bahwa saat ini banyak negara menggunakan sebagian kekayaan negara untuk meningkatkan sektor infrastruktur demi mendukung pertumbuhan ekonomi dalam negeri. Terlebih, Danantara juga akan melakukan investasi di sektor energi baru terbarukan (EBT).

"Jadi menurut saya ini bagus, pastinya untuk pasar domestik," ucapnya.

Sumber : Liputan6.com