Georgia, sebuah negara pecahan Uni Soviet yang terletak di Eropa Timur, pernah menghadapi tantangan besar dalam upaya memberantas korupsi, khususnya di Polisi.

Namun, di bawah kepemimpinan Presiden Mikheil Saakashvili yang terpilih pada Januari 2004, negara ini berhasil melakukan reformasi besar-besaran untuk mengatasi masalah tersebut.

Setelah terpilih, Saakashvili segera melancarkan reformasi di berbagai sektor, terutama di lingkungan bisnis dan kepolisian. Salah satu langkah awalnya adalah menghapus segala bentuk pungutan liar yang telah menghambat perekonomian negara. Kebijakan ini mendapat pengakuan dari Bank Dunia karena berhasil mengurangi korupsi secara signifikan.

Revolusi di Kepolisian

Salah satu kebijakan paling drastis dan terkenal dalam upaya pemberantasan korupsi adalah reformasi di lembaga kepolisian.

"Polisi tidak menjalankan tanggung jawab utama mereka dalam menjaga keselamatan publik, melainkan memperkaya diri sendiri dengan memeras warga," kata Mikheil Saakashvili dalam tulisannya di kutip dari Foreignpolicy, Minggu (23/2/2025).

Dia mengatakan, Survei tahun 2003 menunjukkan bahwa hanya 2,3 persen warga Georgia yang memiliki pandangan positif terhadap polisi.

Saakashvili awalnya mencoba menaikkan gaji para aparat penegak hukum hingga 20 kali lipat untuk mengurangi praktik suap dan korupsi. Namun, langkah ini tidak sepenuhnya berhasil.

Sebagai respons terhadap kegagalan tersebut, Saakashvili mengambil tindakan yang lebih tegas dengan memecat 30 ribu polisi lalu lintas yang diduga masih terlibat dalam praktik korupsi.

"Keputusan ini mengejutkan banyak pihak, tetapi terbukti efektif. Setelah itu, pemerintah Georgia merekrut tenaga kepolisian baru dengan gaji yang layak dan menanamkan nilai-nilai integritas sebagai syarat utama," terangnya.