Danantara jadi Katalis Positif Pertumbuhan Ekonomi RI

Perusahaan jasa finansial asal Amerika Serikat JP Morgan menilai keberadaan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau BPI Danantara yang digagas pemerintahan Presiden RI Prabowo Subianto bisa menjadi katalis positif untuk pasar modal dalam negeri dalam waktu dekat.

"Jika eksekusinya baik, bisa dilaksanakan dengan baik, dan tim yang baik juga, Danantara bisa menjadi nilai tambah bagi Indonesia," ujar Heaf of Indonesia Research & Strategy JP Morgan Indonesia Henry Wibowo, Jumat (21/2/2025).

"Jika Danantara bisa leverage up, misalnya, USD 1 miliar-USD 3 miliar dipakai untuk support pasar modal, baik itu ekuitas, obligasi. Saya bisa katakan hal itu membantu mendongkrak pertumbuhan ekonomi kita, jadi katalis positif dalam waktu dekat harapannya," lanjutnya.

Sebelumnya, Prabowo mengumumkan bahwa Danantara akan diluncurkan pada 24 Februari. Tujuan utama dibentuknya Danantara adalah untuk memudahkan pemerintah dalam realokasi modal BUMN untuk menjalankan usaha yang memberikan keuntungan tinggi dan dampak sosial tinggi.

Adapun dengan Danantara, keuntungan dari investasi program hilirisasi bisa 100% dinikmati oleh bangsa Indonesia sendiri.

Dalam melaksanakan pengelolaan modal dan realokasi modal, Danantara akan diawasi langsung oleh Presiden RI dibantu Dewan Pengawas (yang diketuai Menteri BUMN) dan Dewan Penasehat.

Danantara Harus Bebas dari Kepentingan Politik

Ekonom sekaligus Direktur eksekutif CELIOS, Bhima Yudhistira berharap Danantara bisa menjaga tata kelolanya yang dijanjikam transparan, setelah nantinya resmi diluncurkan.

Bhima juga berharap, Danantara dapat menerapkan standar ESG yang tinggi.

"Karena untuk menarik dana investasi asing terutama dari negara maju mereka tentu perlu melakukan penyamaan standard dulu, jadi ESG menjadi standar yang penting dan harus dikejar," kata Bhika kepada Liputan6.com di Jakarta, dikutip Jumat (21/2/2025).

"Jadi proyek-proyek yang ditawarkan ke investor adalah proyek-proyek yang berkelanjutan, proyek-proyek yang hijau," ujar dia.

Terkait tata kelola, terutama penunjukkan direksi Danantara diharapkan bebas dari kepentingan politik atau konflik kepentingan.

"Itu yang harus dijaga," jelasnya.

Selain itu, juga harus ada tata kelola dan safeguard untuk melindungi dari praktek-praktek korupsi, Bhima menambahkan. "Karena nilai aset dari Danantara juga sangat besar," imbuhnya.

Seperti diketahui, Indonesia akan meluncurkan Danantara, sebuah badan pengelola dana investasi senilai hampir USD 900 miliar atau sekitar Rp 14.568 triliun.

Segera Diluncurkan

Danantara dijadwalkan untuk diluncurkan pada 24 Februari 2025 mendatang.

Danantara sendiri diproyeksikan akan menjadi perusahaan ke-7 terbesar dunia. Sektor-sektor yang menjadi target investasi Danantara antara lain energi terbarukan, manufaktur canggih, industri hilir, dan produksi pangan.

Beberapa waktu lalu, Presiden RI Prabowo Subianto menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana yang berasal dari tujuh BUMN besar, termasuk Bank Mandiri, BRI, BNI, Pertamina, PLN, Telkom, dan MIND ID.