Yurisdiksi universal bukan hal baru. Konvensi Jenewa 1949 --- traktat pasca-Perang Dunia II yang mengatur perilaku militer --- menyatakan bahwa semua negara penandatangan harus mengadili para penjahat perang atau menyerahkan mereka ke negara yang akan melakukannya. Pada tahun 1999, Dewan Keamanan PBB meminta semua negara PBB memasukkan yurisdiksi universal dalam kode hukum mereka dan sekitar 160 negara telah mengadopsinya dalam bentuk tertentu.

"Beberapa kejahatan seperti kejahatan perang, genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan adalah kejahatan di bawah hukum internasional," kata ahli hukum internasional di Universitas Amsterdam Marieke de Hoon. "Dan kita telah mengakui dalam hukum internasional bahwa setiap negara memiliki yurisdiksi atas kejahatan-kejahatan yang sangat berat tersebut."

Israel sendiri menggunakan konsep ini untuk mengadili Adolf Eichmann, seorang arsitek Holocaust. Agen Mossad menangkapnya di Argentina pada 1960 dan membawanya ke Israel, di mana dia dijatuhi hukuman mati dengan digantung.

Baru-baru ini, seorang mantan petugas polisi rahasia Suriah dijatuhi hukuman pada 2022 oleh pengadilan Jerman atas kejahatan terhadap kemanusiaan yang dilakukan 10 tahun sebelumnya karena mengawasi penyiksaan tahanan di sebuah penjara. Pada tahun yang sama, seorang warga negara Iran dijatuhi hukuman oleh pengadilan Swedia atas kejahatan perang selama perang Iran-Irak pada 1980-an.

Pada 2023, 16 orang dijatuhi hukuman karena kejahatan perang melalui yurisdiksi universal, menurut TRIAL International, sebuah organisasi Swiss yang melacak proses hukum. Hukuman-hukuman tersebut terkait dengan kejahatan yang dilakukan di Suriah, Rwanda, Iran, dan negara-negara lainnya.

Sebagai tanggapan atas upaya Brasil memburu Vagdani, militer Israel melarang tentara yang berada di bawah pangkat tertentu untuk diberitakan di artikel berita dan mengharuskan wajah mereka disamarkan. Mereka juga memperingatkan tentara untuk tidak mengunggah hal-hal yang berkaitan dengan layanan militer atau rencana perjalanan mereka di media sosial.

Bukti yang diajukan oleh pengacara Hind Rajab kepada hakim di Brasil sebagian besar berasal dari akun media sosial Vagdani.

"Begitulah yang mereka lihat, dan itulah alasan mereka ingin saya terlibat dalam penyelidikan ini," tutur Vagdani kepada stasiun radio Kan. "Dari satu ledakan rumah, mereka membuat 500 halaman. Mereka mengira saya telah membunuh ribuan anak-anak."

Vagdani tidak muncul dalam video yang diunggahnya dan tidak menyatakan apakah dia yang melakukan ledakan itu sendiri, melainkan mengatakan bahwa dia datang ke Jalur Gaza untuk latihan dan berada dalam pertempuran terberat dalam hidup hidupnya.

Media sosial dalam beberapa tahun terakhir telah mempermudah kelompok-kelompok berlatar hukum mengumpulkan bukti. Misalnya, beberapa militan ISIS dihukum atas kejahatan yang dilakukan di Suriah oleh pengadilan di berbagai negara Eropa, di mana menurut de Hoon, pengacara menggunakan video yang diunggah secara online.

Namun, kekuatan yurisdiksi universal juga memiliki batas.

Di Belanda, di mana Hind Rajab Foundation telah mengajukan lebih dari selusin pengaduan, baik korban atau pelaku harus memiliki kewarganegaraan Belanda, atau tersangka harus berada di negara tersebut selama seluruh penyelidikan --- faktor yang kemungkinan melindungi turis Israel dari penuntutan. Sebelas pengaduan terhadap 15 tentara Israel telah ditolak, menurut jaksa Belanda, beberapa karena yang dituduh hanya berada di negara tersebut untuk waktu yang singkat. Dua pengaduan yang melibatkan empat tentara sedang diproses.

Pada 2016, aktivis di Inggris gagal menangkap pemimpin militer dan politik Israel atas peran mereka dalam perang Gaza 2008-2009.

Raza menegaskan kelompoknya akan terus berjuang.

"Mungkin akan memakan waktu 10 tahun. Mungkin 20 tahun. Tidak masalah. Kami siap untuk bersabar," imbuhnya.

Tidak ada batas waktu untuk mengadili kejahatan perang.