Pada Sabtu (1/2/2025), para menteri luar negeri Arab menolak pemindahan warga Palestina dari tanah mereka dalam kondisi apapun. Mereka mengeluarkan sikap bersama yang menentang seruan Presiden Amerika Serikat Donald Trump agar Mesir dan Yordania menampung lebih banyak warga Jalur Gaza.

Dalam pernyataan bersama setelah pertemuan di Kairo, para menteri luar negeri dan pejabat dari Mesir, Yordania, Arab Saudi, Qatar, Uni Emirat Arab, Otoritas Palestina, dan Liga Arab menegaskan bahwa langkah semacam itu akan mengancam stabilitas di kawasan, menyebarkan konflik, dan merusak prospek perdamaian.

"Kami menegaskan penolakan terhadap upaya apapun yang dapat mengompromikan hak-hak Palestina, baik itu melalui aktivitas permukiman, pengusiran, perebutan tanah, atau pengosongan tanah dari pemiliknya ... dalam kondisi atau alasan apapun," bunyi pernyataan bersama tersebut seperti dikutip dari CNA, Minggu (2/2).

Mereka berharap dapat bekerja sama dengan pemerintahan Trump untuk mencapai perdamaian yang adil dan komprehensif di Timur Tengah berdasarkan solusi dua negara.

Pertemuan para diplomat tertinggi Arab ini berlangsung setelah Trump mengatakan minggu lalu bahwa Mesir dan Yordania seharusnya menerima lebih banyak warga Palestina dari Jalur Gaza, yang dia sebut sebagai "daerah yang hancur", setelah 15 bulan pengeboman Israel yang membuat sebagian besar penduduk wilayah kantong Palestina itu menjadi tunawisma. Kritikus menyebut gagasan Trump sebagai bentuk pembersihan etnis.

Presiden Abdel Fattah al-Sisi pada Rabu (29/1) telah menolak ide bahwa Mesir akan memfasilitasi pemindahan warga Jalur Gaza. Dia memperingatkan rakyat Mesir akan turun ke jalan untuk menyatakan ketidaksetujuan mereka.

Namun, pada Kamis (30/1), Trump mengulangi gagasannya dengan mengatakan, "Kami banyak membantu mereka, dan mereka akan melakukannya."

Pernyataan Trump diyakini merujuk pada bantuan besar AS, termasuk bantuan militer, kepada Mesir dan Yordania.