Video antrean panjang wisatawan yang ingin masuk ke kawasan Bromo viral di media sosial. Usut punya usut, peristiwa dalam video itu terjadi pada Senin dini hari (27/1/2025). Antrean mengular karena sistem scan barcode yang dilakukan pihak pengelola.

Wisatawan yang datang bahkan mengaku sudah mengantre sejak pukul 02.00 dini hari, dan baru bisa masuk Gunung Bromo pada pukul 07.00 WIB. Video antrean itu pun menjadi viral dan banyak mendapat komentar dari warganet. Banyak pihak berharap, pihak pengelola bisa melakukan perbaikan sistem, sehingga tidak terjadi antrean panjang saat di pintu masuk. Alih-alih ingin memudahkan, malah menjadi penyebab antrean.

Selain antrean di pintu masuk, masalah lainnya yang muncul saat liburan di Bromo adalah antrean di toilet. Dalam video berdurasi sekitar 1 menit, tampak antrean wisatawan mengular hanya untuk bisa masuk ke toilet.

"Sudah mahal macet pula. Kalau kebelet pipis sama kebelet b*rak, gimana ya nasibnya," ujar seorang warganet.

Sebelumnya, Pemkab Probolinggo mengklaim telah melakukan menertibkan loket masuk wisata Gunung Bromo selama libur panjang akhir pekan yang bertepatan dengan libur Isra Mikraj dan Tahun Baru Imlek.

"Selama empat hari terakhir, kami intensif menata dan menertibkan loket pintu masuk kawasan Bromo, khususnya di wilayah Kabupaten Probolinggo," kata Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata (Disporapar) Kabupaten Probolinggo Heri Mulyadi, Senin (28/1/2025).

Menurutnya langkah penertiban loket itu diambil guna mencegah kebocoran tiket serta memaksimalkan pemeriksaan terhadap wisatawan yang masuk ke kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (TNBTS).

"Peningkatan volume kendaraan yang signifikan selama libur panjang menjadi tantangan tersendiri bagi pengelolaan kawasan wisata. Saat ini volume kendaraan meningkat karena memasuki waktu libur panjang dan tidak hanya terjadi di pintu masuk Probolinggo, tetapi di semua pintu masuk kawasan TNBTS," tuturnya.

Ia menjelaskan adanya praktik beberapa angkutan jasa wisata yang tidak membeli tiket masuk di awal, melainkan setelah kegiatan wisata selesai dan praktik itu berpotensi menimbulkan kebocoran tiket dan kerugian bagi pengelolaan kawasan wisata.

"Tata kelola itu yang ingin kami perbaiki untuk mencegah kebocoran tiket. Untuk memastikan penertiban berjalan efektif, kami menggandeng tokoh masyarakat Tengger, Forkopimka Sukapura, pelaku wisata, kepala desa dan perangkat Desa Ngadisari," katanya.