AHY Ungkap Rencana Peninjauan Kembali Proyek di IKN

21 January 2025, 20:45 WIB
AHY Ungkap Rencana Peninjauan Kembali Proyek di IKN
Menko AHY menuturkan, rencana peninjauan ulang kembali pembangunan proyek IKN setelah ikuti rapat terbatas dengan Presiden Prabowo Subianto.

Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengungkap rencana peninjauan kembali pembangunan proyek di Ibu Kota Nusantara (IKN). Langkah ini untuk memastikan kelanjutan megaproyek itu tetap berjalan ke depan.

Dia mengungkapkan rencana peninjauan ulang itu setelah mengikuti rapat terbatas dengan Presiden Prabowo Subianto. AHY bilang peninjauan dilakukan mengacu pada rancangan dan rencana awal pembangunan IKN.

"Tentu dari rancang awal yang sudah dimiliki kita akan lakukan review kembali," kata AHY di Istana Negara, Jakarta, Selasa (21/1/2025).

Dia menuturkan, akan ada penyesuaian secara teknis. Namun, penyesuaian ini tak lain untuk melanjutkan proyek IKN.

"Ada penyesuaian di sana-sini secara teknis dan pada saatnya nanti kita sudah bisa melanjutkan pembangunan dan musah-mudahan bisa mencapai sasaran dan target yang telah ditetapkan," ujarnya.

Dia menerangkan, pemerintah sepakat untuk mengalokasikan anggaran Rp 48,8 triliun untuk pembangunan IKN. Hanya saja, dia memastikan sumber dana pembangunan nantinya tak hanya bergantung pada APBN. Dia membuka pintu bagi perusahaan swasta yang ingin terlibat dalam membangun IKN.

"Tentunya ada yang bersumber dari APBN dan bersumber non-APBN. Inilah hadirnya kebersamaan, kerja sama yang baik antara pemerintah dan badan usaha," ungkapnya.

"Kita juga mengharapkan dunia swasta pihak swasta ini bisa berkontribusi secara positif dan tenutnya bisa terintegrasi dengan baik. Tugas kami, tugas saya sebagai Menko di bidang infrastruktur dan pembangunan kewilayahan ini memastikan agar segala sesuatunya terintegrasi dengan baik," AHY menambahkan.

Pemerintah Bakal Tinjau Ulang Proyek di IKN

Pemerintah Bakal Tinjau Ulang Proyek di IKN

Sebelumnya diberitakan, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengungkap rencana pemerintah untuk meninjau kembali investasi proyek di Ibu Kota Nusantara (IKN). Lantaran, banyak yang sudah groundbreaking tapi proyeknya dinilai tak jalan maksimal.

Menteri Ara menerangkan, hal itu sudah dibahas langsung bersama Presiden Prabowo Subianto dan beberapa menteri terkait lainnya. Utamanya, menyoroti proyek investor swasta di IKN.

"Tadi kita diskusi panjang soal bagaimana peranan swasta di IKN. Karena yang groundbreaking banyak tapi yang membangun sedikit," kata Ara di Istana Negara, Jakarta, Selasa (21/1/2025).

Dia mengatakan, Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono juga setuju untuk meninjau ulang para investor swasta di IKN. Salah satunya mempertanyakan kelanjutan proyek yang sudah di-groundbreaking.

"Tadi saya sudah diskusikan Pak Bas juga setuju, direview yang sudah groundbreaking pengusaha yang memang sudah groundbreaking tapi mungkin tidak jadi atau tidak cepat membangun supaya itu bisa ditanya baik-baik apakah mau lanjut atau tidak," tutur dia.

Ara menuturkan, proyek itu nanti bisa dialihkan kepada pihak yang memang serius menggarap proyek. Terutama berkaitan dengan waktu pengerjaan konstruksi di Ibu Kota baru tersebut.

"Nanti akan diberikan kepada yang memang serius mau membangun. Sehingga kesempatan itu juga jadi produktif waktunya," ungkapnya.

Ada Tenggat Waktu

Ada Tenggat Waktu

Ara menerangkan kepastian itu perlu dikantongi pemerintah untuk menjamin kelanjutan proyeknya. Nantinya, pemerintah akan meminta keterangan setiap perusahaan swasta yang menanamkan dana di IKN.

"Jadi tidak usah menunggu misalnya dikasih kesempatan 1,5 tahun tapi ditanya saja satu-satu di-review supaya ada suatu gerak cepat sesuai arahan Pak Prabowo supaya langkah-langkahnya juga swasta itu diutamakan untuk bisa menjalankan melakukan investasi di IKN, terutama bagi yang serius," tutur dia.

Menteri Ara menegaskan, pemerintah akan memberikan tenggat waktu atau deadline terhadap pelaksanaan proyek tersebut.

"Saya rasa itu harus dikasih deadline waktunya kapan. Kalau nggak ada ya sudah berarti diberikan kesempatan ke yang lain. Kalau tidak digituin nanti jadinya lama, sementara arahan Presiden Prabowo harus ada waktu deadline-nya," pungkas Menteri Ara.

<p>Infografis Progres Pembangunan Bandara di IKN Nusantara. (Liputan6.com/Abdillah)</p>
Sumber : Liputan6.com