Donald Trump pertama kali mengungkapkan niatnya untuk membeli Greenland pada 2019. Dalam sebuah wawancara, ia menyebut bahwa menguasai Greenland adalah langkah strategis yang "harus terjadi". Pulau ini, menurut Trump, memiliki posisi geografis yang penting untuk pertahanan dan ekonomi AS.

Ketika itu, ia meminta para penasihatnya untuk mencari cara agar Amerika Serikat dapat membeli Greenland. Namun, tawaran tersebut langsung ditolak oleh Denmark. Perdana Menteri Denmark, Mette Frederiksen, menyebut ide itu sebagai sesuatu yang "tidak masuk akal."

Meski demikian, minat Trump tidak surut. Dalam konferensi pers di Mar-a-Lago, Florida, ia bahkan menyebut kemungkinan menggunakan kekuatan militer untuk merebut Greenland jika negosiasi diplomatik menemui jalan buntu.

Greenland bukan sekadar pulau es biasa. Secara geografis, pulau ini berada di antara Amerika Serikat dan Rusia, menjadikannya lokasi strategis untuk pertahanan militer dan sistem peringatan dini rudal balistik. Amerika Serikat sendiri telah memiliki pangkalan militer permanen di Pituffik sejak era Perang Dingin.

Tidak hanya itu, perubahan iklim yang menyebabkan pencairan es di Arktik membuka peluang jalur pelayaran baru. Jalur ini dapat memangkas waktu perjalanan antara Eropa Barat dan Asia Timur hingga separuhnya, menjadikannya alternatif dari Terusan Suez.

Menurut Ulrik Pram Gad, pakar Greenland dari Institut Studi Internasional Denmark, keberadaan Greenland sangat penting untuk mencegah kekuatan besar lain, seperti Rusia dan China, mendirikan pijakan di kawasan tersebut.

Greenland memiliki kekayaan sumber daya alam yang luar biasa, mulai dari minyak, gas alam, hingga mineral langka seperti litium dan grafit. Mineral-mineral ini sangat penting untuk produksi baterai kendaraan listrik dan teknologi hijau lainnya.

Menurut survei tahun 2023, Greenland memiliki 25 dari 34 mineral yang dianggap kritis oleh Komisi Eropa. Namun, pengembangan sektor pertambangan di pulau ini terhambat oleh regulasi ketat dan resistensi masyarakat adat terhadap eksploitasi sumber daya alam.

Keinginan Trump untuk menguasai Greenland juga dipandang sebagai upaya untuk mengimbangi dominasi China dalam produksi mineral langka dunia. Jika AS berhasil menguasai Greenland, ini dapat menjadi keuntungan besar dalam persaingan global di sektor energi hijau.

Denmark dengan tegas menolak ambisi Donald Trump. Perdana Menteri Frederiksen menyatakan bahwa Greenland "bukan untuk dijual." Ia juga menekankan pentingnya menghormati hak rakyat Greenland untuk menentukan masa depan mereka sendiri.

Di sisi lain, Perdana Menteri Greenland, Mte Egede, juga menyatakan ketidaksetujuannya terhadap pendekatan Trump. Dalam sebuah pernyataan, Egede menegaskan bahwa Greenland adalah milik rakyat Greenland, dan masa depan mereka tidak bisa ditentukan oleh kekuatan asing.

Namun, isu ini menjadi pemantik perdebatan lebih luas tentang hubungan antara Greenland dan Denmark. Dengan latar belakang sejarah kolonial yang kompleks, banyak pihak di Greenland mendorong upaya kemerdekaan untuk melepaskan diri dari Denmark.

Jika Greenland memutuskan untuk merdeka, mereka memiliki opsi untuk membentuk hubungan "asosiasi bebas" dengan Amerika Serikat, seperti beberapa negara kepulauan Pasifik. Namun, kemerdekaan penuh dianggap sulit karena ketergantungan ekonomi Greenland pada subsidi dari Denmark.

Menurut survei, mayoritas rakyat Greenland mendukung kemerdekaan. Namun, mereka juga menyadari risiko terhadap standar hidup dan kestabilan ekonomi jika berpisah dari Denmark.

Meskipun Trump mengklaim bahwa integrasi dengan Amerika Serikat akan menguntungkan Greenland, banyak pihak lokal yang skeptis. Ulrik Pram Gad mengatakan bahwa rakyat Greenland tidak ingin berpindah dari "tuan kolonial lama ke yang baru."

Trump melihat Greenland sebagai wilayah strategis untuk kepentingan militer dan ekonomi Amerika Serikat, termasuk penguasaan sumber daya alam yang melimpah.

Tidak, Greenland adalah wilayah otonom yang berada di bawah kedaulatan Denmark.

Letaknya di antara Amerika Serikat dan Rusia menjadikan Greenland penting untuk pertahanan militer, serta pembukaan jalur pelayaran baru di Arktik akibat perubahan iklim.

Tidak, Denmark secara tegas menolak ide tersebut dan menyatakan bahwa masa depan Greenland ditentukan oleh rakyatnya sendiri.